PEKANBARU – Ketua DPC GRIB Jaya Kota Pekanbaru, S. Hondro, mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Haryanto, agar segera menyetujui usulan perubahan penambahan kuota dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang telah diajukan melalui Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau.
Desakan tersebut disampaikan menyusul masih banyaknya calon peserta didik di Kota Pekanbaru yang hingga kini belum memperoleh kursi di sekolah negeri, meskipun telah mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut S. Hondro, kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah Provinsi Riau harus hadir memberikan solusi nyata agar tidak ada satu pun anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
"Kami mendesak Plt Gubernur Riau, Bapak SF Haryanto, agar segera menyetujui penambahan kuota SPMB. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut masa depan generasi muda Riau. Jangan sampai ada anak-anak yang akhirnya menganggur atau terpaksa putus sekolah karena tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri," tegas Hondro, Selasa (07/07/26).
Ia menilai pemerintah tidak boleh membiarkan keresahan yang saat ini dirasakan ribuan orang tua. Negara memiliki kewajiban menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
"Pendidikan adalah hak seluruh anak bangsa, bukan hak segelintir orang yang beruntung lolos kuota. Pemerintah harus berpihak kepada masyarakat dan segera mengambil langkah konkret. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat terbatasnya daya tampung," ujarnya.
Hondro juga meminta Kepala BPMP Provinsi Riau, Dr. Nilam Suri, B.Pd., M.Pd. terus mengawal usulan perubahan penambahan kuota tersebut agar segera memperoleh persetujuan dari Pemerintah Provinsi Riau sehingga dapat menjadi solusi bagi calon peserta didik yang belum tertampung.
Menurutnya, apabila penambahan kuota memungkinkan dilakukan tanpa mengurangi kualitas proses belajar mengajar, maka tidak ada alasan untuk menunda keputusan tersebut.
"Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut. Setiap hari yang berlalu membuat kecemasan para orang tua semakin besar. Pemerintah harus hadir dengan keberpihakan, bukan hanya menunggu polemik semakin meluas," katanya.
GRIB Jaya Kota Pekanbaru berharap Plt Gubernur Riau segera mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Langkah cepat dinilai penting agar seluruh anak di Pekanbaru memperoleh kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan di sekolah negeri dan tidak kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan kuota penerimaan.***
Dugaan Penganiayaan Wanita di Kisaran Barat Dilaporkan ke Polres Asahan, Korban Alami Trauma
Jangan Tunggu Kejadian Berulang! Presiden Prabowo Didesak Audit Infrastruktur dan Tata Kelola PLN
Menyambut Era Baru Polri, Ketum IMO Indonesia, Yakub F. Ismail Dorong Kepemimpinan Humanis dan Adaptif
Apresiasi Ditreskrimum Polda Riau, S. Hondro Minta Dugaan Mafia Tanah di Rawang Air Putih - Siak Diusut Tuntas
Digerebek Tim Gabungan Bareskrim Polri Dan Polda Riau, 60 Pengunjung MP CLUB Pekanbaru Positif Narkoba
Polsek Kulim Tingkatkan Laporan ASE Waruwu ke Penyidikan, S. Hondro Apresiasi dan Desak Pelaku Segera Ditindak
Riau Kembali Tercekik Asap: Bencana Alam Atau Kegagalan Negara?
Tambahan Rp 20 Triliun untuk BPJS Kesehatan, Prabowo Tegaskan Pelayanan Harus Setara dan Tanpa Diskriminasi
Rokok Tanpa Pita Cukai Makin Marak di Pekanbaru, Bea Cukai Didesak Serius Lakukan Penindakan
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Lapas Batam Bersama Sejumlah UPT Pemasyarakatan di Kepulauan Riau Laksanakan Pemusnahan Arsip Fisik
Dugaan Permintaan Uang Berkedok LSM di SDN 010 Pangkalan Serik Disorot, DPP Hulubalang Riau Desak APH Bertindak
Ketum IMO Indonesia, Yakub F. Ismail: Kementerian PU Bangun Infrastruktur, Tegakkan Integritas
Karhutla Tak Kunjung Usai, LSM Rajawali Merah Putih Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional



