Jumat, 17 Juli 2026

Breaking News

  • Perkuat Peran Perempuan, Srikandi GRIB Jaya Pekanbaru Gelar Konsolidasi dan Aksi Sosial Dihadiri DPD dan DPC GRIB Jaya   ●   
  • DLHK Provinsi Riau Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat Hadapi Karhutla Melalui Sosialisasi dan Simulasi di Desa Aliantan   ●   
  • Gugatan F. Zega Ditolak Pengadilan, PKMNR Tegaskan Legalitas Organisasi dan Siapkan Langkah Hukum atas Dugaan Fitnah   ●   
  • Ratusan Calon Siswa SMA/SMK Terancam Kehilangan Hak Pendidikan, GRIB Jaya DPC Kota Pekanbaru Desak Plt Gubernur Riau Gunakan Diskresi   ●   
  • Raja Jaya Dinata Sianturi, S.E. Konsisten Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Tapung, Dorong Percepatan Perbaikan Jalan Rusak   ●   
Diduga Terjadi Mark Up dan Kegagalan Program Ketahanan Pangan, LSM INPEST Soroti BUMDes Bantan Tua
Kamis 09 Juli 2026, 16:32 WIB

BENGKALIS, SUARAHEBAT.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM INPEST (Independen Pembawa Suara Transparansi) Kabupaten Bengkalis menyatakan akan mengawasi dan melakukan investigasi terhadap pelaksanaan program Ketahanan Pangan (Ketapang) yang dibiayai Dana Desa di seluruh desa di Kabupaten Bengkalis.

Langkah tersebut, menurut LSM INPEST, merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam pengawasan penggunaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 di Desa Bantan Tua, Kecamatan Bantan. DPD LSM INPEST Kabupaten Bengkalis telah menyampaikan permintaan klarifikasi melalui surat bernomor 01/KL/DPD-INPEST-BKS/VII/2026 terkait hasil investigasi awal, konfirmasi, serta dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran program Ketahanan Pangan di Desa Bantan Tua mencapai sekitar Rp193 juta. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pengadaan delapan ekor sapi yang disebut memiliki harga sekitar Rp13 juta per ekor, serta program penanaman ubi kayu di lahan BBU kawasan Tamansari dengan luas sekitar 80 meter x 100 meter.

Namun, menurut informasi yang diterima media ini dari sumber yang enggan disebutkan identitasnya, harga pembelian delapan ekor sapi tersebut diduga tidak seragam. Disebutkan hanya dua ekor sapi yang bernilai Rp13 juta per ekor, sementara sapi lainnya diduga dibeli dengan harga di bawah nilai tersebut. Selain itu, program penanaman ubi kayu di lahan gambut juga disebut menghabiskan anggaran yang cukup besar, namun diduga tidak memberikan hasil yang optimal.

Media ini telah berupaya meminta konfirmasi kepada Penjabat Kepala Desa Bantan Tua, Ners Harmidayanti, S.Kep, pada Selasa (8/7/2026) melalui pesan WhatsApp. Hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan. Dalam komunikasi yang diterima media, Pj Kepala Desa justru menyampaikan pesan kepada pihak lain yang berbunyi, "Gimbal menyerang ibuk ne."

Sementara itu, Camat Bantan, Aula Fikri, saat dikonfirmasi pada Rabu (9/7/2026) melalui pesan WhatsApp menjelaskan bahwa dirinya telah meminta penjelasan dari Pj Kepala Desa Bantan Tua.

"Sudah saya konfirmasi Pj Kadesnya. Terkait gagal tanam awal itu karena faktor alam. Sapi yang mati juga karena sakit. Semua berita acara hasil rapat desa, kelengkapan dokumentasi, serta administrasinya ada di BUMDes terkait hal tersebut," jelas Aula Fikri.

Menanggapi hal itu, Sekretaris DPD LSM INPEST Kabupaten Bengkalis, Hambali, menegaskan pihaknya akan terus memantau penggunaan Dana Desa, khususnya pada program Ketahanan Pangan.

"Kami akan terus melakukan pemantauan dan investigasi terhadap penggunaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan. Apabila dari hasil investigasi ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi atau penyimpangan anggaran, maka akan kami laporkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Hambali.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat kesimpulan maupun putusan dari aparat penegak hukum mengenai adanya tindak pidana dalam pelaksanaan program tersebut. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.***

 




Untuk saran dan pemberian informasi kepada redaksi suarahebat.com, silakan kontak ke email: [email protected]


Komentar Anda


Berita Pilihan
Ratusan Calon Siswa SMA/SMK Terancam Kehilangan Hak Pendidikan, GRIB Jaya DPC Kota Pekanbaru Desak Plt Gubernur Riau Gunakan Diskresi

Raja Jaya Dinata Sianturi, S.E. Konsisten Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Tapung, Dorong Percepatan Perbaikan Jalan Rusak

Sidak Berulang, Kepastian Tak Kunjung Datang: Publik Pertanyakan Ketegasan Pemko dan DPRD Pekanbaru terhadap THM Bermasalah

Opini: Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Ditawar Demi Keberhasilan Program Prioritas Nasional

MS Law Firm Gugat Mantan Pimpinan KORPRI Departemen Kesehatan Provinsi Riau, Tuntut Pertanggungjawaban atas Nasib 2 Mantan Bawahan

Empat Hari Gangguan, Pelanggan Murka: Telkomsel dan IndiHome Diminta Bertanggung Jawab, Jangan Diam!

Aksi Besar Kembali Terjadi di Pekanbaru, Massa Desak Pemprov Riau Benahi Kisruh SPMB 2026

Diduga Hindari Konfirmasi Soal Gatotnya Program Ketahanan Pangan BUMDes Tameran Yang Telan Rp 219 Juta, Kades Blokir WhatsApp Awak Media

Batas Waktu 60 Hari, BASMI Riau Desak Bupati Meranti Tindaklanjuti Temuan BPK Senilai Rp 6,5 Miliar

Banyak Calon Siswa Belum Dapat Sekolah Negeri, GRIB Jaya Minta Plt Gubernur Riau Tambah Kuota SPMB

Copyright © 2026 Suarahebat.com - All Rights Reserved
Scroll to top