PEKANBARU – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GRIB Jaya Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas, loyalitas, dan marwah organisasi di Provinsi Riau.

Ketua DPD GRIB Jaya Provinsi Riau, Dr. Martin Purba, S.H., M.H., menyampaikan bahwa hasil konferensi pers yang digelar DPP GRIB Jaya menjadi dasar sikap organisasi dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar terkait adanya pihak yang mengaku memiliki surat mandat dari DPP.

Menurut Martin Purba, pihaknya menilai surat mandat yang selama ini dibawa dan dibacakan oleh Imelda Samsi di sejumlah kesempatan di Provinsi Riau tidak memiliki keabsahan sebagaimana yang disampaikan dalam konferensi pers DPP. Ia menyebut hal tersebut sebagai bentuk informasi yang dinilai menyesatkan dan menimbulkan kegaduhan di lingkungan organisasi.

"Organisasi berdiri di atas kejujuran, loyalitas, dan kepatuhan terhadap aturan. Apabila terdapat dokumen yang tidak sah atau diduga dipalsukan, maka hal tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk mengklaim kepengurusan maupun melakukan aktivitas yang mengatasnamakan GRIB Jaya," ujar Martin Purba.

Ia mengatakan seluruh jajaran DPD, DPC, Satgas, hingga anggota GRIB Jaya di Provinsi Riau diminta tetap solid, tidak mudah terprovokasi, serta menjaga kondusivitas organisasi.

Sebagai tindak lanjut, Martin Purba mengeluarkan instruksi kepada Komandan Satgas Provinsi, seluruh Ketua DPC, dan jajaran Satgas DPC agar melakukan penertiban terhadap penggunaan atribut GRIB Jaya oleh pihak-pihak yang dinilai tidak memiliki legalitas organisasi. Ia menegaskan agar langkah tersebut dilakukan secara tegas, terukur, dan tetap mengedepankan ketentuan hukum serta menghindari tindakan yang melanggar aturan.

Martin Purba juga mengajak seluruh kader untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran penting bahwa kejujuran dan loyalitas merupakan fondasi utama dalam membangun organisasi.

"Kejujuran pada akhirnya akan mengalahkan kebohongan. Loyalitas kepada organisasi harus dibuktikan dengan sikap dan tindakan yang sesuai aturan, bukan dengan klaim atau dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

DPD GRIB Jaya Provinsi Riau berharap polemik yang terjadi dapat segera berakhir sehingga seluruh energi organisasi dapat kembali difokuskan pada pengabdian kepada masyarakat serta menjalankan program-program organisasi secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.***