suarahebat.com, Pekanbaru – Drama politik di Riau kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel.
Di tengah sorotan kasus itu, muncul tudingan baru: anggota DPRD Pekanbaru dari PDIP, Zulkardi, diduga terlibat dalam transaksi uang dengan Noel.
Seperti yang dilansir Mataxpost.com pada 25 Agustus 2025, seorang sumber menyebut ZK menyerahkan sekitar sepuluh ribu ringgit Malaysia—setara Rp50 juta—kepada Noel.
Peristiwa itu diduga berlangsung saat Noel melakukan inspeksi ke PT Sanel Tour and Travel di Pekanbaru, April lalu.
Sumber tersebut menyebut pemberian uang itu bukan sebatas seremoni penyambutan, melainkan diduga sebagai upaya melobi sekaligus mempertegas pengaruh politik di hadapan perusahaan lokal.
“Pada saat itu ZK terlihat percaya diri, seakan menjadi pahlawan,” ujar sang sumber kepada wartawan.
Namun hingga kini belum ada bukti kuat yang menegaskan apakah uang itu benar diterima Noel, atau berkaitan dengan agenda sidak Wamenaker
ZK, politisi kelahiran 1996 yang mencatat suara terbanyak di DPRD Pekanbaru (7.555 suara), sempat menuai simpati publik dengan langkah menyumbangkan seluruh gajinya melalui Koperasi Rumbai Syariah.
Hingga berita ini diturunkan, PDIP Pekanbaru belum memberikan keterangan resmi. Pihak Kementerian Ketenagakerjaan pun masih bungkam. Dan media menghubungi Zulkardi juga belum membuahkan tanggapan.
Meski dugaan ini masih kabur, catatan tentang Noel tak bisa diabaikan. Kendati kasus di Pekanbaru kini jadi sorotan, dugaan permainan korupsi yang melibatkan Noel disebut telah lama bergulir dan tidak hanya di satu daerah.
Jejaknya tersebar di berbagai wilayah, dari Jakarta hingga daerah-daerah lain, dengan pola yang serupa: kedatangan pejabat pusat dijadikan pintu masuk untuk mengatur kepentingan politik maupun ekonomi.
Pengamat politik lokal, Dr. Tata, menilai isu ini tak bisa dianggap remeh.
“Kalau memang benar terjadi, ada pelanggaran etik dan hukum yang harus ditindak. Tapi jika tidak terbukti, perlu ada klarifikasi terbuka agar isu ini tidak menjelma fitnah,” katanya.
Bagi masyarakat Riau, dugaan ini bukan sekadar isu politik musiman. Mereka menunggu langkah tegas dari partai, kementerian, maupun lembaga penegak hukum. Sebab, tanpa transparansi, politik lokal akan terus dihantui aroma kompromi dan transaksi gelap.***red/ktp
Temuan Pelanggaran Lengkap, HW Live House Kembali Bebas Beroperasi: Publik Curiga Pembiaran
Omzet Fantastis Capai Rp1 Miliar/Malam, Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat Jadi Sorotan — Ancaman Serius Kamtibmas di Pekanbaru
Tekanan Publik Memuncak! Izin HGU hingga Status Kawasan Hutan PT Tumpuan Mandau Dipertanyakan
Perintah Presiden Prabowo Seolah Tak Digubris, Mafia Perkebunan Sawit Lebih Berkuasa ?
KPK Kepung Elite DPRD Riau, Dua Pimpinan Diduga Terseret Skema Permainan Anggaran
Skandal Rokok Ilegal Pekanbaru: Rp 399 Miliar Disita, Tersangka Tak Ada
Pengurus GRIB JAYA Riau Sambut Terpilihnya Martin Purba dalam Acara Buka Bersama
Aroma Main Mata di Balik KSO PT APN: Korporasi Bermasalah Bangkit Lagi, Siapa Bermain?
Forkopimda Diduga Dilecehkan, Eks PT. DMMP Kembali Berebut Kelola: Negara Konsisten atau Kompromi?
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Polemik HW Live House, GRIB Jaya Soroti Dugaan Setor Pajak Tak Sesuai Selama 3 Tahun
Lapas Pekanbaru Resmi Buka Porsenap 2026, Ajang Sportivitas dan Kreativitas Warga Binaan
APRESIASI KINERJA PEGAWAI, LAPAS BANGKINANG GELAR PENYEMATAN KENAIKAN PANGKAT 28 PEGAWAI
Lapas Narkotika Rumbai Bersinergitas Dengan Pihak Bareskrim Polri Dalam Pengungkapan Kasus Peredaran Narkotika
