SuaraHebat.com - Pekanbaru | Ketua Umum Lembaga Rajawali Merah Putih Indonesia, S. Hondro, angkat bicara terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah menuai banyak sorotan publik. Dalam keterangannya kepada media, S. Hondro menilai bahwa meskipun program ini memiliki niat yang baik, pelaksanaannya di lapangan justru menyisakan banyak masalah dan membuka celah penyimpangan yang cukup serius.

“Program MBG ini seyogianya tujuannya baik namun terlalu banyak celah penyimpangan yang terjadi. Banyak pihak yang ingin turut 'ambil kesempatan' dalam program ini. Berdasarkan investigasi dan juga laporan-laporan yang diterima, program ini banyak menimbulkan masalah, terutama anak-anak yang keracunan makanan serta menu makanan yang diberikan sudah basi dan tidak layak konsumsi,” tegas S. Hondro.

Menurutnya, banyak makanan yang disajikan kepada siswa tidak sesuai harapan, bahkan terkesan asal-asalan. Hal ini mengindikasikan lemahnya pengawasan terhadap mitra penyedia makanan atau dapur MBG yang bekerja sama dengan pemerintah.

“Ini mengindikasikan bahwa banyak dapur MBG atau mitra penyedia belum benar-benar berkomitmen. Mereka beralasan karena soal budget dan sebagainya. Karena ini tanggung jawab pemerintah, maka kami minta pemerintah pusat maupun daerah harus mem-publish daftar rekanan atau mitra pengelola dapur MBG agar bisa dilakukan cek and ricek di lapangan, apakah itu valid dan benar-benar laik atau tidak,” ujarnya menambahkan.

S. Hondro juga menyoroti banyaknya laporan mengenai dapur fiktif, dapur tidak layak, hingga ketiadaan ahli gizi yang kompeten di dapur-dapur penyedia makanan MBG. Ia menilai, pelaksanaan program ini terlalu terburu-buru dan terkesan hanya menjadi ajang perebutan proyek, bukan pelayanan nyata untuk gizi anak-anak Indonesia.

Tak hanya itu, S. Hondro turut menyinggung persoalan tenaga SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yang direkrut secara massal namun hasilnya belum terlihat optimal di lapangan.

“Para SPPI yang direkrut harusnya benar-benar berkualitas dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan MBG. Jangan sudah habiskan uang negara sekian banyak untuk pelatihan dan diklat, tapi tidak ada hasil nyata di daerah,” kritiknya.

Menutup pernyataannya, S. Hondro menegaskan bahwa pemerintah harus tegas, transparan, dan bertanggung jawab atas program MBG ini, serta menghindarkan program ini dari praktik bancakan oleh segelintir pihak yang hanya mengejar keuntungan.

“Kami sebagai lembaga sosial kontrol masyarakat akan terus melakukan pengawasan dan siap melaporkan segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Jangan sampai program yang mulia ini justru mencelakakan anak-anak kita,” pungkasnya.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Namun, dengan banyaknya laporan terkait kualitas makanan, dapur tidak layak, dan lemahnya pengawasan, publik kini mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini.***(SHI GROUP)

Penulis : AL

Editor    : Ptr