SuaraHebat.com - PEKANBARU — Rencana pelaksanaan program nikah massal di Kota Pekanbaru belakangan ini menarik perhatian publik. Kegiatan sosial tersebut tak hanya diharapkan mampu melegalkan status pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan, tetapi juga diharapkan menyentuh persoalan lebih mendasar, yakni legalitas anak-anak mereka.

Hal itu disampaikan oleh tokoh masyarakat, Masril Ardi, pada Jumat (10/10/2025). Ia menilai, banyak warga Pekanbaru yang merupakan pendatang dari berbagai daerah belum memiliki dokumen kependudukan lengkap.

“Umumnya, mereka yang menikah di bawah tangan tidak memiliki legalitas seperti Kartu Keluarga (KK). Akibatnya, ketika memiliki anak, sang anak juga tidak memiliki dokumen penting seperti akta kelahiran,” ujarnya.

Masril menegaskan, program nikah massal seharusnya tidak hanya berfokus pada legalitas hubungan suami istri, tetapi juga harus memberikan perlindungan administrasi bagi anak-anak hasil pernikahan tersebut.

“Kalau tujuannya hanya untuk melegalkan pasangan, bagaimana dengan anak-anak mereka nanti?” tambahnya dengan nada kritis.

Ia juga menyoroti bahwa sebagian besar peserta nikah massal kemungkinan berasal dari kawasan pesisir dan pinggiran Kota Pekanbaru—wilayah yang banyak dihuni pekerja kebun dan penggarap lahan dari luar daerah. Kelompok ini, kata dia, kerap kesulitan mengurus dokumen resmi karena kendala ekonomi maupun administratif.

Masril berharap, program nikah massal yang dijalankan pemerintah daerah dapat dibuat lebih komprehensif, sehingga tidak hanya memberikan pengakuan hukum bagi pasangan, tetapi juga memastikan anak-anak mereka mendapatkan hak-hak dasar seperti akta kelahiran, pendidikan, dan jaminan sosial.

“Program seperti ini seharusnya menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Pekanbaru sebagai kota yang inklusif dan peduli terhadap hak sipil seluruh warganya,” tutupnya.***(SHI GROUP)

(Tim/Red)