DUMAI --Suarahebat.com_- Ketua Umum LSM Rajawali Merah Putih, S. Hondro mengecam keras dugaan keterlibatan oknum dalam pengelolaan lahan sitaan Satgas Penataan Kawasan Hutan (PKH).
Lahan yang sebelumnya telah disita negara berdasarkan Perpres No. 5 Tahun 2025 dan seharusnya dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan PT. Riden Jaya Konstruksi (RJK), justru diduga kembali jatuh ke tangan perusahaan eks-penggarap.
Hal tersebut disampaikan S. Hondro yang juga merupakan manajer SDM PT. RJK saat ingin memasuki wilayah untuk melakukan peninjauan dan penyuluhan, Senin (16/02/26).
“Ini pengkhianatan terhadap rakyat! Presiden Prabowo membentuk Satgas PKH untuk menertibkan kawasan hutan, menyerahkan lahan sitaan kepada negara, dan kemudian memberi manfaat bagi masyarakat tempatan. Bukan malah dikembalikan lagi ke tangan perusahaan eks-pelanggar,” tegas S. Hondro.
Lanjutnya, "mengembalikan lahan sitaan negara kepada pihak yang sebelumnya melakukan pelanggaran sama saja dengan memberikan hadiah kepada pelanggar hukum. Hal ini bertentangan dengan semangat penegakan hukum dan tata kelola yang bersih".
“Kalau praktik ini dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan runtuh. Lahan sitaan negara harus dinikmati rakyat, bukan menjadi ladang bisnis bagi pihak yang dulu sudah terbukti menyalahi aturan"jelasnya.
Parahnya lagi, eks-penggarap yakni PT Duta Mas Makmur Perkasa (DMMP) diduga kuat salah satu pemain di jaringan mafia kawasan hutan di Riau yang berafiliasi dengan Kebun Jimmy.
S. Hondro mengaku turut menerima beberapa ancaman dari seseorang yang mengaku pemilik (Surya Lim) perusahaan eks-penggarap yakni PT Duta Mas Makmur Perkasa (DMMP).
"Mau saya diserang, coba kalian serang. Saya pastikan kalian masuk tak bisa keluar. Kalau bicara media kalian tau gak media saya berapa? Sekretaris saya saja media, mau bawa pendapampingan 2 polres ketawa saya dengarnya."terdengar rekaman telepon via whattsApp Surya Lim yang mengaku pemilik kebun PT Duta Mas Makmur Perkasa (DMMP).***
Redaksi/seprinaldi
Raja Jaya Dinata Sianturi, S.E. Konsisten Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Tapung, Dorong Percepatan Perbaikan Jalan Rusak
Sidak Berulang, Kepastian Tak Kunjung Datang: Publik Pertanyakan Ketegasan Pemko dan DPRD Pekanbaru terhadap THM Bermasalah
Opini: Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Ditawar Demi Keberhasilan Program Prioritas Nasional
MS Law Firm Gugat Mantan Pimpinan KORPRI Departemen Kesehatan Provinsi Riau, Tuntut Pertanggungjawaban atas Nasib 2 Mantan Bawahan
Empat Hari Gangguan, Pelanggan Murka: Telkomsel dan IndiHome Diminta Bertanggung Jawab, Jangan Diam!
Aksi Besar Kembali Terjadi di Pekanbaru, Massa Desak Pemprov Riau Benahi Kisruh SPMB 2026
Diduga Hindari Konfirmasi Soal Gatotnya Program Ketahanan Pangan BUMDes Tameran Yang Telan Rp 219 Juta, Kades Blokir WhatsApp Awak Media
Batas Waktu 60 Hari, BASMI Riau Desak Bupati Meranti Tindaklanjuti Temuan BPK Senilai Rp 6,5 Miliar
Banyak Calon Siswa Belum Dapat Sekolah Negeri, GRIB Jaya Minta Plt Gubernur Riau Tambah Kuota SPMB
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Perkuat Peran Perempuan, Srikandi GRIB Jaya Pekanbaru Gelar Konsolidasi dan Aksi Sosial Dihadiri DPD dan DPC GRIB Jaya
DLHK Provinsi Riau Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat Hadapi Karhutla Melalui Sosialisasi dan Simulasi di Desa Aliantan
Gugatan F. Zega Ditolak Pengadilan, PKMNR Tegaskan Legalitas Organisasi dan Siapkan Langkah Hukum atas Dugaan Fitnah
Ratusan Calon Siswa SMA/SMK Terancam Kehilangan Hak Pendidikan, GRIB Jaya DPC Kota Pekanbaru Desak Plt Gubernur Riau Gunakan Diskresi
