NTB – Kegiatan reses Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, di Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), diisi dengan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat. Program tersebut menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui perbaikan rumah tidak layak huni, Jumat (27/02/26).
Dalam kegiatan yang berlangsung penuh kehangatan tersebut, Sari Yuliati menegaskan bahwa program BSPS bukan sekadar bantuan fisik, melainkan bentuk pemberdayaan masyarakat agar menjadi aktor utama dalam pembangunan rumahnya sendiri.
“Melalui BSPS, masyarakat didorong membangun dan memperbaiki rumahnya secara swadaya, mulai dari perbaikan atap, lantai, dan dinding (ALADIN), hingga memastikan standar keamanan dan sanitasi terpenuhi. Negara hadir untuk memperkuat, bukan mengambil alih peran masyarakat,” ujarnya.
Program BSPS mengedepankan pendekatan gotong royong dan partisipasi aktif warga. Dengan semangat kebersamaan, pembangunan rumah dilakukan secara kolaboratif, sehingga tidak hanya menghasilkan hunian yang lebih layak dan sehat, tetapi juga mempererat solidaritas sosial di tengah masyarakat.
Menurut Sari Yuliati, aspirasi masyarakat daerah menjadi fondasi penting dalam penyusunan dan penguatan kebijakan di tingkat pusat. Melalui reses, berbagai masukan dan kebutuhan riil warga diserap secara langsung untuk diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan nasional.
“Dari daerah, aspirasi diperjuangkan. Dari pusat, kebijakan dihadirkan. Sinergi ini penting demi NTB yang semakin maju dan masyarakat yang semakin sejahtera,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa senyum dan harapan para penerima manfaat menjadi energi tersendiri dalam memperjuangkan program-program pro rakyat, khususnya di sektor perumahan dan permukiman.
“Hunian yang layak dan bermartabat adalah hak setiap warga negara. Kami akan terus memastikan program seperti BSPS tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan reses tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat penerima manfaat. Mereka berharap program BSPS terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan, sehingga cita-cita menghadirkan rumah layak huni bagi seluruh rakyat dapat terwujud secara bertahap dan berkelanjutan.***
Raja Jaya Dinata Sianturi, S.E. Konsisten Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Tapung, Dorong Percepatan Perbaikan Jalan Rusak
Sidak Berulang, Kepastian Tak Kunjung Datang: Publik Pertanyakan Ketegasan Pemko dan DPRD Pekanbaru terhadap THM Bermasalah
Opini: Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Ditawar Demi Keberhasilan Program Prioritas Nasional
MS Law Firm Gugat Mantan Pimpinan KORPRI Departemen Kesehatan Provinsi Riau, Tuntut Pertanggungjawaban atas Nasib 2 Mantan Bawahan
Empat Hari Gangguan, Pelanggan Murka: Telkomsel dan IndiHome Diminta Bertanggung Jawab, Jangan Diam!
Aksi Besar Kembali Terjadi di Pekanbaru, Massa Desak Pemprov Riau Benahi Kisruh SPMB 2026
Diduga Hindari Konfirmasi Soal Gatotnya Program Ketahanan Pangan BUMDes Tameran Yang Telan Rp 219 Juta, Kades Blokir WhatsApp Awak Media
Batas Waktu 60 Hari, BASMI Riau Desak Bupati Meranti Tindaklanjuti Temuan BPK Senilai Rp 6,5 Miliar
Banyak Calon Siswa Belum Dapat Sekolah Negeri, GRIB Jaya Minta Plt Gubernur Riau Tambah Kuota SPMB
Persiapan Pelantikan DPD SP Perisai Pancasila Kota Pekanbaru Telah Selesai Dilaksanakan
Ketua Umum FPKB Sindir Keras Demo Sepi Pendukung: “Lebih Baik Bikin Kegiatan Bermanfaat dari pada Hanya cari sensasi
Ida Yulita Diduga Rugikan Negara Rp704,9 Juta, GEMMPAR Siap Gelar Aksi di Depan Kajari
UMKM FPKB adakan lomba kuliner khas Melayu dengan hadiah puluhan juta
Perkuat Peran Perempuan, Srikandi GRIB Jaya Pekanbaru Gelar Konsolidasi dan Aksi Sosial Dihadiri DPD dan DPC GRIB Jaya
DLHK Provinsi Riau Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat Hadapi Karhutla Melalui Sosialisasi dan Simulasi di Desa Aliantan
Gugatan F. Zega Ditolak Pengadilan, PKMNR Tegaskan Legalitas Organisasi dan Siapkan Langkah Hukum atas Dugaan Fitnah
Ratusan Calon Siswa SMA/SMK Terancam Kehilangan Hak Pendidikan, GRIB Jaya DPC Kota Pekanbaru Desak Plt Gubernur Riau Gunakan Diskresi

